Inspiring City Pasuruan. Kita
ketahui bersama belakangan ini masyarakat Indonesia tak terkecuali Kota
Pasuruan mengalami gejolak terkait RUU Cipta Kerja. Untuk itu Pemerintah Pusat
mengadakan Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam
Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020 secara
virtual. Di Kota PasuruanPjs. Walikota Pasuruan Ketua DPRD Kota
Pasuruan, jajaran Forkopimda serta Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Pasuruan mengikuti Rapat Koordinasi tersebut di MCC Pemerintah Kota
Pasuruan.

Rapat koordinasi dibuka dan
dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
 Menteri Dalam Negeri, Menko Perekonomian
 dan Menteri Ketenagakerjaan.

Ddalam sambutan
pengantarnya, Menkopolhukam Bapak Mahfud MD, menyampaikan bahwa penjelasan
pokok-pokok substansi dan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, sudah
menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk memberikakan materi dan menjelaskan
secara terbuka. Diharapkan Kepada Forkopimda, bahwa tugas kita adalah menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberikan pengertian kepada
masyarakat tentang latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja serta tentang
manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja dibandingkan dengan Hoax.
Selain itu, yang menjadi latar belakang Presiden Joko Widodo merancang UU Cipta
Kerja, adalah perlunya melakukan terobosan dalam memangkas proses panjang di
meja-meja birokrasi, terutama soal izin usaha yang terlalu berbelit-belit.
Sehingga, pada waktu itu diselesaikan satu Undang-Undang, dan ternyata
Undang-Undang yang lain masih ada yang menghambat dan banyak Undang-Undang yang
menyelesaikan problem antar berbagai Undang-Undang di dalam satu Undang-Undang
. Idenya dulu seperti itu. .

Selanjutnya, Menteri
Perekonomian Bapak Airlangga Hartanto yang menjelasakan Pokok-Pokok Penjelasan
UU Cipta Kerja yang terdiri dari Struktur UU Cipta Kerja, Latar Belakang dan
Manfaat UU Cipta Kerja, dan  Pokok-Pokok
Substansi  UU Cipta Kerja. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan terkait Urgensi RUU Cipta Kerja, serta
Pokok-Pokok substansi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Mendagri
Bapak Tito karnavian menerangkan bahwa pertimbangan Rakor tersebut diikuti oleh
sejumlah Menteri untuk menjelaskan mengenai spirit maupun proses dan substansi
dari UU Cipta Kerja kepada Forum koordinasi Pimpinan Daerah. Sehingga, memiliki
kesamaan visi dan memiliki amunisi untuk menentukan sikap. Kemudian mengambil
langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo,
tetapi juga langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja. (fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *