Inspiring
City Pasuruan.
Rabu
21 Oktober 2020 bertempat di Ruang
Rapat Unsur I Pemerinah Kota Pasuruan dilaksanakan Pendampingan Reviuw Kinerja
Unit Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Acara dibuka oleh Pjs. Walikota Pasuruan
di dampingi Inspektur Kota Pasuruan dan Plt. Asisten Pemerintahan Kota
Pasuruan. Kegiatan Reviuw tersebut dihadiri Kepala Perangkat Daerah terkait dan
Admin monitoring control for prevention (MCP) koordinasi dan supervisi
pencegahan (Korsupgah) Pemerintah Kota Pasuruan.

Dalam
kesempatan ini Bapak Pjs. Walikota Pasuruan Dr. Ardo Sahak, SE, MM memberikan
arahan kepada perangkat daerah bahwa KPK dan BPK hadir di Kota Pasuruan dalam
rangka me-Reviuw Kinerja Korwil KPK serta memberikan edukasi kepada Perangkat
Daerah terkait pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
Perangkat Daerah agar memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan berdiskusi.
Sehingga, tidak ada lagi kewas-wasan dan kekhawatiran dalam mengambil
keputusan. Sehingga membuat program tidak berjalan lancar. Jika program tidak
lancar, maka pembangunan kurang maksimal.

Perwakilan
KPK Korwil VI menjelaskan bahwa kegiatan Reviuw ini berkaitan dengan
surat KPK. Maka BPK sedang meng-audit kinerja KPK terkait bidang pencegahan.
Berkaitan dengan itu BPK ingin mengetahui kegiatan MCP Korsupgah
di Pemerintah Kota Pasuruan. Apakah sudah memenuhi semua indikator apa belum.
Kemudian apakah indikator-indikaor tersebut dapat dilaksanakan dilapangan.
Selain itu kegiatan review juga bertujuan mengetahui sampai mana tingkat
pemahaman perangkat daerah terhadap MCP Korsupgah.

Setelah
itu dilanjutkan pemaparan dari perwakilan BPK yang menjelaskan proses mengisi
kuisioner yang sudah dikasihkan oleh BPK kepada perangkat daerah. Setiap
perangkat daerah mengisi kuisioner dan ini bersifat rahasia. Kemudian hasil
dari pengisian tersebut dihasilkan dalam bentuk statistik tanpa dicantumkan nama
bersangkutan. Bahwa yang diperiksa pada kesempatan ini bukan perangkat daerah
namun KPK. Sehingga perangkat daerah tidak perlu takut dalam mengisi (fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *