Inspiring City Pasuruan. Dalam rangka fasilitasi peningkatan level SPIP,  Pemerintah Kota Pasuruan  melalui Inspektorat Kota Pasuruan menggelar
acara Workshop
Penyusunan Penilaian Risiko Dan Penetapan Satgas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Kota Pasuruan di Hotel Bj. Perdana Kota Pasuruan pada hari
Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Acara workshop ini dibuka langsung oleh Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Timur. Acara
ini tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat. Kegiatan tersebut dihadiri
oleh Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Pasuruan, Camat Se-Kota
Pasuruan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Jawa Timur, Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Jawa Timur serta undangan.

            Dalam
kesempatan ini, Inspektur Kota Pasuruan Bapak. Drs. H. Mohammad Faqih, M.Si   berharap
kegiatan workshop tersebut sebagai salah satu upaya dalam pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, tentang sistem pengendalian intern pemerintah, peraturan
kepala BPKP Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentang pedoman teknis penyelenggaraan
SPIP dan Peraturan Walikota Pasuruan nomor 34 Tahun 2013 tentang
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kota Pasuruan, serta Perwali No.31 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian risiko
pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan, pada prinsipnya
OPD memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk
mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun upaya
untuk membangun pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. Tentu saja untuk
mewujudkan pemerintah seperti itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Tantangan tugas kita selaku OPD dan satuan tugas level 2 menuju ke level 3
dengan adanya program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang sudah berbasis
risiko.

            Lebih
lanjut dikatakan, diadakanya workshop ini adalah masing-masing OPD sudah
membentuk Satgas SPIP dan selanjutnya membuat laporan tiap 3 bulan ke
Inspektorat Kota Pasuruan. OPD sudah membuat dokumen penilaian risiko dan
diserahkan kepada Inspektorat untuk di reviu. Pengajuan RKA tahun 2021 harus
disertai dengan dokumen penilaian risiko serta diharapkan untuk selanjutnya
setiap tahun OPD melaksanakan hal tersebut diatas sesuai Perwali No. 31 Tahun
2017 tentang pedoman penilaian risiko pada perangkat daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pasuruan.

 Seusai sambutan diteruskan dengan pemaparan
materi oleh narasumber dengan materi “Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Dalam
Pencapaian Tujuan”. (fit).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *