Inspiring
City Pasuruan
. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Pasuruan mengadakan Kegiatan Fasilitasi Stabilitas Wilayah (Koordinasi
Pemantauan Orang Asing) Di Wilayah Kota Pasuruanpada hari Kamis tanggal 05
November 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten
Pemerintahan Kota Pasuruan, Perwakilan Komandan Kodim 0819 Pasuruan,
Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Camat se-Kota Pasuruan dan
narasumber,  serta RT, RW dan Karang
Taruna Se-Kota Pasuruan.

Plt. Kepala
Bakesbangpol Kota Pasuruan Bapak Imam Subekti, S.Sos, MM menyampaikan bahwa
kegiatan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan
pemantauan orang asing dan upaya mendukung terjaganya stabilitas wilayah di
daerah.

Sambutan dan arahan
Pjs. Walikota Pasuruan dibacakan Plt. Asisten
Pemerintahan Kota Pasuruan Bapak Kokoh Arie Hidayat, SE, S.Sos, MM mengatakan
dalam rangka terjaganya stabilitas wilayah yang kondusif, bagi pengembangan
pariwisata, perdagangan, industri di wilayah Kota Pasuruan, diperlukan
stabilitas politik, sosial, dan keamanan yang mantap dan dinamis, dengan
meningkatkan koordinasi kewaspadaan terhadap munculnya potensi-potensi yang mengancam
kesatuan bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya
wilayah di Kota Pasuruan. Kegiatan fasilitasi stabilitas wilayah (koordinasi
pemantauan orang asing) di wilayah Kota Pasuruan Tahun 2020, salah satu bagian
penting sebagaimana pengambilan keputusan untuk penanganan mengenai keberadaan
orang asing yang berada di wilayah Kota Pasuruan. Kegiatan  fasilitasi pemantau orang asing adalah bagian
dari komunikasi dan sinergitas seluruh aparatur daerah elemen masyarakat, untuk
memaksimalkan pengawasan pemantauan terhadap keberadaan orang asing. Dengan
didukung Tim koordinasi Pemantauan terhadap orang asing di daerah, tentunya
dalam rangka kesuksesan Pilkada serentak Tahun 2020 termasuk Kota Pasuruan, diharapkan dapat mengantisipasi dan
melakukan tindakan secara nyata dan efisien terhadap situasi yang berkembang
tentang keberadaan orang asing di wilayah Kota Pasuruan. Sebagaimana ketahui
bahwa permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing
dan organisasu masyarakat asing di daerah, dalam pasal 5 menyatakan bahwa
pemantauan dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa RT dan RW yang mengetahui dan mengawasi kondisi
warganya di wilayahnya. Diharapkan RT/RW dapat memberikan laporan jika ada
kejadian di wilayahnya serta pemantauan orang asing dan organisasi
masyarakat asing tidak hanya penelitian kelengkapan dokumen namun juga melalui
tindakan lapangan. (fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *