Inspiring City Pasuruan. Sejak
era pandemi Covid-19, pemerintah membuat kebijakan belajar dari rumah bagi
siswa sekolah SMA, SMP, hingga SD. Kebijakan ini diambil untuk melindungi
peserta didik dari bahaya ancaman penyebaran Covid-19. Kegiatan belajar
mengajar antara siswa dan guru dilakukan melalui media daring.

Ternyata proses belajar di rumah ini menimbulkan berbagai
persoalan yang ada bagi siswa maupun orang tua siswa. Kesimpulan itulah yang
tersaji dalam kegiatan webinar yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur di Pasuruan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota Pasuruan
pada hari Kamis tanggal 12 November 2020.

Pemerintah Kota Pasuruan memusatkan acara webinar
tersebut di Ruangan MCC Arsip. Bapak Pjs. Walikota Pasuruan di
dampingi Plt. Asisten Pemerintahan Kota Pasuruan, Kepala Dinas Kesehatan Kota
Pasuruan, Direktur RSUD Soedarsono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pasuruan, Plt. Kesbangpol Kota Pasuruan dan perwakilan Dishub Kota Pasuruan hadir mengikuti acara Webinar Persiapan Pelaksanaan
Pembelajaran Tatap Muka’ dengan serius.

Bapak Pjs. Walikota Pasuruan menyampaikan pandangannya
terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK.
Beliau menyampaikan bahwa sejak terjadinya pandemi Covid-19 di bulan
Januari ada kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Tidak hanya untuk anak sekolah, pegawai kantor juga menerapkan bekerja dari rumah (work From Home.

“Artinya dampak covid-19
ini sangat luar biasa. termasuk
terhadap anak sekolah. Mereka
sudah melakukan belajar dari rumah sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, sekitar hampir 8-9 bulan. Di
awal-awal anak-anak senang belajar di rumah dengan daring karena seperti libur.
Tetapi lama-kelamaan terjadi kejenuhan dan
ada ketidaknyamanan
dari siswa sendiri terkait dengan belajar daring di rumah, jelas Pjs. Walikota.

Permasalahannya pertama, kultur belajar siswa ketika
bejalar di kelas. Ada gairah yang muncul dari siswa karena melakukan
pembelajaran bersama dengan teman-temannya. Berbeda dengan ketika melakukan
pembelajaran secara mandiri. Inilah yang menjadi keluhan orang tua dan siswa.
Kedua, bagi orang tua yang bekerja, biasanya bisa berangkat kerja pagi hari,
sekarang harus menunda karena menemani anaknya belajar. Apalagi terhadap mata
pelajaran yang tidak dikuasai oleh orang tuanya. Hal inilah yang membuat stres.
Persoalan berikutnya terkait dengan infrastruktur internet di daerah-daerah
yang susah internet. Termasuk ketersediaan kuota.

Berdasarkan hal ini, para orang tua setuju jika
pembelajaran dilakukan secara tatap muka lagi. Karena banyak kendala ketika
siswa belajar mandiri di rumah. Termasuk ketika ada kesulitan siswa didik tidak
tahu harus bertanya kemana.

Hanya saja, jika pembelajaran ini dilakukan secara tatap
muka, pertanyaan nya adalah apakah Covid-19 ini sudah selesai? Jadi ada
kontradiktif. Satu sisi kita ingin pembelajaran tatap muka. Di sisi lain kita
tahu Covid-19 masih ada., terang Bapak Pjs. Walikota.

Pjs.Walikota menambahkan bahwa dirinya telah berdiskusi
dengan gugus tugas, dan mendapatkan informasi jika kasus covid-19 sudah agak
melandai. Tetapi Beliau masih belum meyakini covid-19 telah selesai sebelum
adanya vaksin. Mungkin kasus melandai karena masyarakat telah displin
menerapkan protokol kesehatan.

Sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan, harus dikaji
secara komprehensif supaya tidak ada penyesalan di belakang. Biar tidak memunculkan
kluster baru. Buat dulu konsep yang jelas sebelum menerapkan pembelajaran tatap
muka. Misalnya, kegiatan belajar mengajar bergantian. Tidak semua siswa masuk
kelas, tetapi secara bergantian. Protokol kesehatan harus diterapkan secara
ketat. Kedua, tolong dilakukan pengawasan terhadap anak-anak ketika melakukan
pembelajaran di kelas. Anak-anak harus diawasi, tetap menggunakan masker, tidak
bergerombol, harus sering cuci tangan. Jam pembelajaran juga harus dibatasi.
Ini harus diperhatikan sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan, usul Beliau.

Terakhir Bapak Pjs. Walikota mengingatkan jika melakukan
uji coba jangan dilakukan ke semua sekolah. Hanya dilakukan di sekolah-sekolah
tertentu untuk kemudian dilakukan evaluasi. Jika pengawasannya teledor, bisa
dipastikan hasilnya akan menciptakan klaster baru. Perencanaannya harus dibuat dengan
baik. (Fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *