Telaah - Kaitan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah pusat sejak lama menginginkan kewenangan untuk ikut menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah guna mendukung iklim investasi. Kewenangan ini lantas dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada bab khusus terkait kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi.

Dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Penyesuaian dapat dilakukan pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menteri/kepala lembaga selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional dapat mengajukan usulan penyesuaian tarif pajak dan retribusi kepada Menteri Keuangan. Pengajuan usulan dilakukan dengan memberikan proyeksi beban biaya pajak dan retribusi yang harus ditanggung PSN, daftar jenis pajak dan/atau retribusi yang akan dilakukan pennyesuaian, usulan besaran penyesuaian, dan studi kelayakan proyek.

Bendahara negara kemudian akan meninjau usulan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi dengan lima …

Selengkapnya : Cengkeram Pemerintah Pusat pada Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *