Inspiring
City Pasuruan.
(Senin,
23/11/2020)Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
mengadakan Rapat Koordinasi melalui Video
Conference
dalam rangka Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye
Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama Menko Polhukam. Rakor melalui Vidcon ini
dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pesertanya berasal dari
daerah yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020, termasuk Kota Pasuruan.

Di
Kota Pasuruan, agenda rakor tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten Pemerintahan,
Perwakilan Kodim 0819, Perwakilan Kapolres Pasuruan Kota, Perwakilan Kajari
Kota Pasuruan, Ketua KPU Kota Pasuruan dan Ketua Bawaslu
Kota Pasuruan di ruangan media command
center
Pemerintah Kota Pasuruan.

Rakor
ini dipimpin langsung olehMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM
(Menko Polhukam) Mahfud MD, dan didampingi oleh Menteri Dalam NegeriMuhammad
Tito Karnavian, Kepala Satgas Covid-19. Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Kepala
Kepolisian RI, Panglima TNI dan Jaksa Agung. Dalam rapat tersebut, Mendagri
beserta narasumber lainnya, memberikan pengarahan kepada Pemerintah Daerah, KPU
kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota yang wilayahnya sedang melaksanakan
pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.

Dalam
kesempatan ini Ketua KPU RI memberikan pemaparan terkait 15 hal yang baru di
TPS (Tempat Pemungutan Suara) seperti setiap TPS maksimal 500 pemilih, KPPS,
semua wajib memakai masker, kedatangan pemilih diatur, sarung tangan, cek suhu
tubuh, dilarang berdekatan, pelindung wajah, desinfeksi TPS, tidak bersalaman,
alat tulis sendiri, tinta tetes, mencuci tangan, tisu kering, dan bilik khusus.
Ketua KPU RI juga menjelaskan tentang layout TPS perhitungan suara serta
strategi yang akan dilakukan KPU menjelang 9 Desember 2020.

Pada
kesempatan ini Ketua Bawaslu RI juga memberikan penjelasan terkait pelanggaran
protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calon saat kampanye dimana sampai
pada tanggal 05 November 2020 terdapat 438 pelanggaran protokol kesehatan
dimana sudah di tindak lanjuti oleh Bawaslu. Pendindaklanjutan berupa
peringatan tertulis hingga pembubaran kampanye. Bawaslu juga menjelaskan bahwa
ada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada terjadi kekerasan yang dialami
oleh pengawas pemilu di daerah hingga tingkat kelurahan/desa.

Selanjutnya
pemaparan dilanjutkan oleh Kepala Kepolisian RI, yang menjelaskan
tentang potensi kerawanan Pilkada 2020 berdasarkan hasil IPKP (Indeks Potensi
Kerawanan Pilkada) dimana ada 9 Provinsi masuk dalam kategori rawan, dari 37
Kota, terdapat 3 Kota masuk dalam kategori rawan dan dari 224 Kabupaten
terdapat 35 Kabupaten dalam kategori rawan. Beliau juga menegaskan Komitmen
Netralitas Polri dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada 2020. Beliau juga
menerangkan upaya Polri dalam rangka meminimalisir terhadap kluster Covid-19
pada Pilkada tahun 2020. Yakni Polri telah menerbitkan maklumat Kapolri,
membuat buku IPKP disiplin protokol kesehatan Covid-19, melaksanakan edukasi
lintas fungsi Polri dan melaksanakan baksos alat-alat protokol kesehatan.

Kemudian dilanjutkan pemaparan dari Panglima TNI dan Jaksa Agung terkait
penanganan Covid-19 selama Pilkada, serta pemaparan Kepala Satgas
Penanganan Covid-19, dimana beliau memaparkan Penanganan Covid-19 Menuju
Perbandingan Zonasi Risiko Daerah Pilkada vs Non-Pilkada.

Pada
kesempatan ini, Mendagri mengucapkan
terimakasih kepada Provinsi, Kabupaten/Kota yang sudah 100 % merealisasikan
anggaran Pilkada 2020. Seusai itu, rakor dikembalikan kepada Menko
Polhukam. Beliau mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan mengatakan
bahwa Rakor pada hari ini merupakan pertemuan terakhir. (fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *