Inspiring
City Pasuruan.
Pemerintah
Kota Pasuruan menggelar acara Sosialisasi Pencegahan Pungutan
Liar Dan Gratifikasi Dengan Model Focus
Group Discussion
(FGD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Acara
tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25
November 2020 di Hotel Horison Kota Pasuruan. Hadir pada acara tersebut Wakil
Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota, Inspektur Kota Pasuruan, Kepala Badan
se-Kota Pasuruan, Kepala Dinas se-Kota Pasuruan dan Camat se-Kota Pasuruan.

Acara
sosialisasi tersebut dibuka oleh Plt. Asisten Pemerintahan Kota Pasuruan Bapak
Kokoh Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM dimana hadir mewakili Bapak Pjs. Walikota
Pasuruan yang sedang ada kepentingan lainnya. Dalam sambutannya Bapak Pjs.
Walikota Pasuruan yang dibacakan oleh Plt. Asisten Pemerintahan Kota Pasuruan
menyampaikan bahwa pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara
sebagai abdi masyarakat.

Untuk
menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul. Gratifikasi dan pungutan
liar masih menjadi salah satu permasalahan yang rawan ditemui dalam proses
pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat/aparatur negara. Kegiatan
gratifikasi dan pungutan liar pada pelayanan publik akan mengganggu dan
memberatkan masyarakat sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah.

Sebagaimana
diatur dalam pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1991 JO
Undang-Undang No. 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
disampaikan bahwa: setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kemudian
pada pasal 12C ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1991 JO Undang-Undang No. 21
tahun 2001, disampaikan bahwa : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B
ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya
kepada KPK. Berdasarkan aturan tersebut seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)
wajib menolak gratifikasi dan pungutan liar. Adapun beberapa contoh gratifikasi
yang harus ditolak para PNS adalah : Pemberian tiket perjalanan dinas,
pemberian hadiah seperti mobil dan rumah, pemberian hadiah saat pernikahan
melampaui batas, seperti biaya event
organizer
atau konsumsi ditanggung pengusaha tertentu, memberikan potongan
harga khusus kepada pejabat negara atau PNS, biaya ongkos naik haji, pemberian
hadiah ulang tahun, dan pemberian uang ucapan terima kasih.

Dalam
akhir sambutannya beliau berharap pegawai negeri sebagai Aparatur Sipil Negara
atau penyelenggara Pemerintah se-Kota Pasuruan dalam
menjalankan tugasnya berpegang pada ketentuan yang berlaku, sehingga kegiatan
yang cenderung/mengarah pada gratifikasi dan pungutan liar dapat dikikis. (fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *