Inspiring City Pasuruan,
Harga kebutuhan pokok dan
kegiatan perekonomian di daerah menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru
(Nataru) yang tinggal beberapa hari lagi perlu dijaga stabilitasnya. Pemkot
Pasuruan pun melakukan rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Unsur II, Sekretariat Daerah Kota
Pasuruan, Selasa (22/12/2020). Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Pasuruan,
Bapak Raharto Teno Prasetyo bersama perwakilan Bank Indonesia Perwakilan
Malang, BPS Kota Pasuruan, dan sejumlah perangkat daerah terkait.

Dalam pembukaan rapat, Bapak
Teno menyampaikan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk merumuskan kebijakan guna
menjaga stabilitas ekonomi supaya kegiatan perekonomian di masyarakat tetap
berjalan di masa pandemi Covid-19. “Kebijakan pengendalian inflasi tidak
hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga diarahkan daya beli
masyarakat,” ujarnya.

Perwakilan Bank Indonesia
yang hadir pada rapat kali ini, menyampaikan gambaran umum terkait situasi
ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini serta bagaimana proyeksi
perekonomian Indonesia di tahun 2021.Beliau memberikan sejumlah rumusan umum
tentang upaya-upaya pengendalian inflasi daerah antara lain, optimalisasi APBD,
kerja sama perdagangan, strategi 4K, dan memperkuat pengawasan terhadap
penyediaan maupun penyaluran bahan pangan dengan melibatkan satuan tugas
(Satgas) pangan.

Selain itu, beliau juga
memaparkan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi ada 7 (tujuh)
poin. Ketujuh poin tersebut antara lain, menjamin ketersediaan stok pangan dan
energi; mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi; quick response untuk
mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah; merumuskan terobosan
kebijakan untuk mendukung pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang
memadai. Kemudian mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga; memberi perhatian tidak hanya
pada pencapaian pertumbuhan ekonomi namun juga pengendalian inflasi; terakhir
yakni menjamin keterjangkauan barang dan jasa di daerah serta pemberian subsidi
pada sektor pelayanan publik.(fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *