Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil pihak WhatsApp-Facebook regional Asia Pasifik hari ini, Senin (11/1/2021).

Menurut Menteri Kominfo (Menkominfo), Johnny Plate, pemanggilan ini terkait dengan aturan privasi yang bakal diterapkan dalam kaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). 

“Hari ini Kominfo memanggil pengelola WA/FB Asia Pacific Region untuk memberikan penjelasan lengkap. Setelah itu pemerintah akan menetapkan kebijakan lanjutan terkait dengan hal ini,” kata Menteri Kominfo, Johnny Plate kepada wartawan, Senin (11/1/2021).

Baca juga: 7 Poin Kebijakan Baru WhatsApp dan Penjelasan Lengkapnya

Setelah berbincang dengan WhatsApp-Facebook soal aturan privasi baru yang diterapkan di aplikasinya, lanjut Johnny, barulah Kominfo menentukan kebijakan apa yang akan diambil sebagai respon diterapkannya aturan sensasional tersebut.

Menkominfo Johnny mengingatkan pada masyarakat untuk bijak memilih dan menentukan media sosial mana yang bisa memberikan perlindungan data pribadi dan privasi. 

Tujuannya, agar terhindar dari penggunaan data pribadi yang tidak dikehendaki baik berupa penyalahgunaan atau tidak sesuai aturan.

Payung Hukum Seputar Data Elektronik

Saat ini memang sudah ada regulasi yang menjadi payung hukum penyelenggaraan tata kelola informasi, transaksi, dan data elektronik seperti UU ITE, PP 71 Tahun 2019, serta Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Namun, pembahasan hal-hal tersebut akan diperkuat dan dibahas secara rinci dalam RUU PDP.

Ia berharap pembahasan RUU PDP dapat segera rampung dan bisa disahkan menjadi Undang-Undang pada awal 2021 ini.

Baca juga: Perbedaan WhatsApp dan Telegram, Pilih Mana?

“Mengingat kesibukan Komisi I dan pembahasan yang sangat dipengaruhi perkembangan Covid19, kami tentu berharap pembahasan RUU dimaksud tetap dapat diselesaikan pada awal tahun ini,” tutur Johnny.

Menurut Johnny, saat ini UU PDP menjadi sangat penting sebagai payung hukum utama perlindungan data pribadi masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam PDP adalah bahwa penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan (consent) pemilik data.

“Hal ini sejalan dengan regulasi di berbagai negara termasuk GDPR Uni Eropa maupun substansi yang ada dalam RUU PDP Indonesia,” tandasnya.

(dwk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *